RAPAT PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI (KOMIR) KAB. TANAH BUMBU

Gunung Tinggi- Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan program dari ADB dan IFAD untuk program (IPDMIP) pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun SKPD yang melaksanakan program tersebut adalah BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian.

Naskah perjanjian daerah telah ditandatangani  pada tanggal 14 April 2018 lalu, sehingga kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan. Salah satu kegiatan awal yang perlu dilaksanakan ialah pembentukan Komis Irigasi (KOMIR).

Pembentukan Komisi Irigasi (Komir) mengacu pada Permen PUPR No 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, dimana dalam permen tersebut dijelaskan pembagian Komir berdasarkan wilayah serta penjelasan tentang daerah kewenangannya. Selain itu dijelaskan juga apa tugas Komir, bagaimana keanggotaanya, struktur organisasinya serta hak dan kewajiban, SK Komisi Irigasi beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah yang diketuai oleh Kepala Bappeda dan unsur non pemerintah yang mencakup perwakilan dari P3A/Gapoktan serta tokoh-tokoh yang ada dilingkungan desa yang mana untuk saat ini diperuntukkan pada 66 Daerah Irigasi (DI). Berikut susunan lampiran SK yang sementara ini disepakati :

Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Tanah Bumbu, acara yang dihadiri oleh Kepala SKPD Terkait, Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Desa, Camat, serta Pejabat Setingkat Eselon dan Fungsional lainnya, Kamis 19 April 2018 Dilaksanakan Rapat Pembentukan KOMIR dengan hasil sesuai terlampir diatas.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Ir. Rudi Erno Handoko dimana beliau menekankan bahwa luas lahan pertanian pangan berkelanjutan tanah bumbu memiliki potensi sangat besar yaitu seluas +/- 18.000 Hektar, sedangkan yang sudah teraliri irigasi kurang dari +/- 6.000 Hektar, hal ini seiring dengan Rencana Pembangunan Bendungan Sungai Kusan yang berpotensi mengaliri irigasi hinggai +/- 8.000 Hektar.

Salah satu fungsi KOMIR sesuai dengan aturan perundangan ialah sebagai menerbitkan rekomendasi alih fungsi lahan.

 

 

sm.